Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

DPRD Menyetujui Perda RPJMD

Kamis, 07 Pebruari 2019 Pemerintahan

TEMANGGUNG, DPRD Kabupaten Temanggung  akhirnya dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD)  Kabupaten Temanggung  tahun 2018–2023  menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna Dewan Rabu (6/2) di ruang sidang DPRD setempat. Selain itu  juga menyetujui  Raperda  tentang perubahan kedua atas perda  Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi  Pelayanan Pasar dan raperda  tentang perubahan atas Perda  nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Keputusan itu diambil setelah mendengarkan laporan  hasil pembahasan  Panitia Khusus   1 dan 2  dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi dewan yang semuanya memberikan persetujuan.
     Rapat dipimpin ketua Dewan Subhan Bazari  didampingi para Wakil Ketua, dihadiri  Bupati M Alkaziq, Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo, pejabat  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  (FKPD) dan Pejabat terkait  serta diikuti segenap anggota Dewan.
     Pelapor Panitia Khusus  (Pansus) 1 yang membahas Raperda RPJMD Dwi Lindawati dalam penjelasannya mengatakan, pembahasan Raperda RPJMD dilakukan  bersama-sama antara  Pansus  dengan ekskutif  terkait. Dalam Raperda tersebut mengatur tentang  arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung untuk jangka  menengah lima tahun mendatang  2018 -2023. Hal–hal yang  perlu mendapat  perhatian yakni masih minimnya tenaga auditor yang baru  ada 15 orang masih jauh dari kebutuhan ideal 54  orang. Selain itu masalah pembangunan kepariwistaan berbagai destinasi wisata perlu didorong untuk dikelola  lebih  baik lagi guna menarik wisatawan berkunjung ke Temanggung  sehingga berdampak untuk kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     Pelapor panitia khusus 2 yang membahas  Raperda   Retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pengujian Kendaran bermotor Tri Eko Wasti mengatakan  bahwa Raperda tersebut dimaksudkan   sebagai upaya pemkab Temanggung agar retribusi pelayanan pasar dan pengujian kendaraan bisa dilaksanakan lebih optimal. Hal itu mengingat sesuai perkembangan zaman ada beberapa objek retribusi baru  yang  mesti dikelola  guna meningkatkan pendapatan asli daerah.  
     Fraksi-fraksi Dewan  yakni Fraksi  PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar Sejahtera, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kesatuan Bangsa, Fraksi PAN PD, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Hanura dan  Fraksi Gerindra  dalam pendapat akhir semuanya memberikan persetujuan.
     Pimpinan rapat Subhan Bazari   menyimpulkan  setelah mendengarkan laporan  Panitia Khusus dan pendapat akhir fraksi-frkasi Dewan, DPRD Temanggung dapat menerima dan menyetujui  laporan  sebagaimana tersebut  untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kepada Bupati  selaku pimpinan tertinggi ekskutif diminta untuk melaksanakan  ketiga Perda tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.   
     Bupati Temanggung M alkhaziq   dalam pendapat ahirnya mengatakan, Perda RPJMD bertujuan agar pemkab Temanggung  memiliki  dasar hukum  tentang arah  kebijakan  pembangunan  sesuai isu-isu strategis berdasarkan karakteristik daerah untuk jangka waktu  5 tahun takni 2018–2023.  Demikian halnya Perda  tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan agar pengelolaan retribusinya lebih optimal  guna mendongkar pendapatan asli daerah . Dengan demikian  cita-cita mewujudkan visi misi  Kabupaten Temanggung yang tentrem, marem dan gandem bisa terealisir sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik.
     “Selanjutnya kami akan berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Ttengah untuk mendapatkan evaluasi ketiga Perda tersebut  sebelum diimplementasikan dilapangan. Dengan demikian diharapkan nantinya bisa berjalan efektif dan efisien demi terwujudnya Temangung yang tentrem, marem dan gandem “ ujarnya.(Hms/Edy Laks)

Berita Terkait