Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

278 PNS Pemkab Temanggung Naik Pangkat

Senin, 30 September 2019 Pemerintahan

TEMANGGUNG, 278 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemkab Temanggung menerima SK kenaikan pangkat yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati HM Alkhadziq  kepada perwakilan penerima  baik untuk golongan, II, III dan IV. Senin (30/10) bersamaan dengan apel pagi di halaman Setda Kabupaten Temanggung.
     Penyerahan SK kenaikan pangkat kali ini merupakan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019. Menurut golongannya  terdiri dari golongan IV  4 orang, golongan III 260 orang dan golongan II 14 orang.
     Bupati HM Alkhadziq  dalam sambutannya mengatakan, dengan diterimanya SK kenaikan pangkat kepada PNS penerima diminta untuk mensyukuri dibarengi   dengan meningkatkan disiplin kerja, semangat kerja maupun meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang pekerjaan masing-masing.Oleh karena itu diharapkan setiap pegawai dapat berfikir lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik sekarang ini sangatlah tinggi. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat semakin komplek, hal itu  sebagaian besar dipicu perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.
     “Oleh karena itu kepada  bapak ibu khususnya pejabat harus  dapat menyesuaikan diri serta dapat menciptakan inovasi-inovasi yang dapat merespon tuntutan masyarakat“ pintanya.
     Dikemukakan salah satu isu strategis yang saat ini berkembang antara lain, budaya dan etika pelayanan yang berbelit-belit. Oleh karena itu manajemen pelayanan publik sekarang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka budaya dan etika pelayanan yang berbelit-belit itu harus diubah menjadi lebih sederhana, mudah, murah, cepat, tepat dan akuntable. Selain itu pelayanan juga melihat diversitas kebutuhan warga yang muncul dari kecendrungan masyarakat yang semakin terfragmentasi ke dalam kelas sosial ekonomi, demografis dan karakteristik subyektif lainnya. Maka manajemen pelayanan publik tidak hanya dituntut responsif tetapi juga inklusif yaitu pelayanan yang selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan menghapus prosedur yang menghambat pelayanan.(hms19/Edy Laks)

Berita Terkait