Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Fokus : Awal Tahun, Awal Perubahan

    Selamat tahun baru 2018 bagi seluruh pembaca Majalah Gema Bhumi Phala. Semoga langkah kedepan menjadi seringan kapas dan selalu mencapai kesuksesan dalam meraih setiap rencana yang telah ditetapkan. Bagi sebagian orang meyakini bahwa awal tahun merupakan garis start untuk memulai aktivitas atau memulai menetapkan langkah dalam mencapai resolusi yang telah ditetapkan di akhir tahun sebelumnya. Tujuannya tak lain adalah guna memperbaiki diri.
    Dalam menggapai resolusi tersebut, ada sebagian yang sukses meraihnya dan mampu mempertahankanya hingga di penghujung tahun berikutnya, namun ada pula yang gagal. Mengapa gagal? Ada banyak faktor mengapa seseorang gagal dalam meraih apa yang telah direncanakannya. Salah satu faktor adalah karena tidak bijak dalam membagi waktu. Waktu untuk mengerjakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya.
    Sebagai seorang abdi negara, sudahlah sepatutnya membuat berbagai rencana kedepan dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Karena hal ini akan mendorong setiap pegawai untuk menigkatkan motivasi, pencapaian, kepercayaan diri serta melatih pengendalian diri. Dengan perencanaan yang rapi , matang, realistis, spesifik, dan dapat diukur dalam jangka waktu tertentu maka yakinlah segala target yang akan dicapai dapat dilalui dengan mudah.  
    Tahun 2017 telah dilalui dengan capaian kinerja yang bagus, serta serapan anggaran yang jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Prestasi ini hendaknya berlanjut hingga ke tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang. Walaupun tahun 2018 merupakan tahun politik, namun janganlah hal ini menjadi alasan bagi pegawai untuk mengendurkan semangat kerja. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan berlangsung pertengahan tahun ini hendaknya menjadi cambuk untuk lebih maju lagi. Memanasnya suhu politik dikhawatirkan akan menyeret peran Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga anggota TNI, dan POLRI yang seharusnya bersikap netral. Karenanya PNS harus fokus pada penyelesaian tugas dan tanggungjawabya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa harus terlibat langsung dalam evoria pemilukada. 
    Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ada, bahwa Netralitas ASN ini sebenarnya sudah diperintahkan oleh Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas menyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Selain UU ASN, ada beberapa dasar hukum lain yang menyatakan ASN harus bersikap netral. Dasar hukum itu adalah UU No. 10 tahun 2016 tentang penetapan PP nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan SE nomor 273/3772/SJ tanggal 10 Oktober 2017, yang melarang penggunaan fasilitas pemda dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. (redaksi)



(redaksi)