Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PENAMBANG PASIR LIAR

Rabu, 03 Juni 2009 Umum
PENAMBANG PASIR LIAR BAKAL DIDENDA SETENGAH MILIAR

TEMANGGUNG, Penambang batu dan pasir yang menambang secara liar di daerah larangan bakal  dikenakan  Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang  Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar setengah miliar rupiah. Oleh karena itu kepada para penambang diminta segera menghentikan aktifitas penambangan, daripada nanti diproses hukum sesuai ketentuan  yang berlaku.
     Penegasan itu dikemukakan Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi disela-sela meninjau lokasi penambangan batu dan pasir di Desa Purbosari dan Katekan Kecamatan Ngadirejo Selasa kemarin (2/6). Peninjauan dilakukan seusai menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Sukomarto Kecamatan Jumo. Dalam peninjauan tersebut hadir pula Wakil Bupati, Muspida dan Pimpinan DPRD dengan didampingi Camat beserta Muspika Kecamatan Ngadirejo.
     Menurut Bupati Hasyim sejumlah lokasi  penambangan  pasir yang tersebar di Desa Purbosari, Katekan, Giripurno dan Dlimoyo Kecamatan Nagdirejo sebenarnya secara resmi sudah dilarang dan ditutup oleh Pemkab sejak tahun 2008 silam. Larangan tersebut ditindak lanjuti dengan pemasangan papan larangan di jalan masuk menuju lokasi penambangan. Namun  realita dilapangan  para penambang  tetap membandel  melakukan penambangan sampai sekarang. Agar aktifitas penambangan tidak terus berlangsung, Pemkab terpaksa akan bertindak tegas dengan menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 41 Undang-Undang tersebut ujarnya, bagi penambang liar diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda setengah miliar rupiah.
     Dengan pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup  diharapkan ada efek jera sehngga penambang sadar tidak melakukan aktifitas penambangan lagi. Dengan demikian kerusakan lingkungan yang diakibatkannya  tidak bertambah luas. Oleh karena itu apapun alasannya penambang harus menghentikan usahanya sebelum terlanjur berurusan hukum pinta Bupati seraya menambahkan, bekas lokasi penambangan  nantinya direncanakan direklamasi, sehingga fungsi sebagai lahan pertanian bisa dikembalikan  seperti semula.
     Bupati menambahkan selain di wilayah Kecamatan Ngadirejo, penambangan serupa yang juga cukup banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Kledung yang secara resmi juga telah dilarang dan ditutup. Bahkan para penambangpun sudah sepakat untuk menghentikan aktifitas penambangan   dengan membuat surat pernyataan kesanggupan. Namun  realita dilapangan  para penambang  tetap membandel  melakukan penambangan sampai sekarang. Agar aktifitas penambangan tidak terus berlangsung, Pemkab terpaksa menutup paksa  dengan cara memasang portal cor beton  di jalan masuk lokasi penambangan.
     Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Agus Budi Santoso, SH menyatakan, pihaknya siap menindak lanjuti terkait dengan permasalahan penambangan batu dan pasir yang dilakukan secara liar. Apabila nanti dalam praktik dilapangan ternayata ditemukan ada unsur pelanggaran pidana, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Hms/Edy Laks)

Berita Terkait