Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PELATIHAN PENDAMPINGAN PROGRAM KEKERASAN

Kamis, 13 Agustus 2009 Umum
PELATIHAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN

TEMANGGUNG, Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas pendamping dalam menangani korban kekerasan berbasis Gender, selasa (11/8) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Maron diadakan pelatihan pendampingan korban kekerasan oleh Dinas Keluarga  Berencana dan Perlindungan Perempuan. Sebagai pembicara dalam acara tersebut Instruktur dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dan LSM terkait dari Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menyampaikan materi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sedangkan dari LSM menyampaikan Peran petugas profesi dalam penanganan kasus.
      Kasubid Perlindungan Anak DKBPP Kabupaten Temanggung Ibu Nurmawati melaporkan pelatihan yang diikuti 60 orang ini diharapkan untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan terhadap korban kekerasan, mengembangkan system pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan dan mengembangkan jaringan kerja sama antara petugas dan lembaga-lembaga layanan lainnya.
     Data korban kekerasan di Kabupaten Temanggung setiap tahun selalu meningkat  tahun 2007 : 39 orang, tahun 2008 ada 60 orang dan sampai dengan bulan Juni 2009 ada 51 kasus yang melaporkan. Maraknya kasus kekerasan serta permasalahan lainnya mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan berbagai upaya agar korban tersebut dibantu dan dilayani. Di Kabupaten Temanggung telah terbentuk lembaga pelayanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anank (P2TP2A) yang telah diperluas kelembagaan ini dengan membentuk PPT (Pos Pelayanan Terpadu) pada masing-masing kecamatan.
     Dalam sambutanya Kepala DKBPP yang dibacakan Kabid Perlindungan Perempuan Ibu Sri Purwanti, SH menyampaikan bahwa secara kelembagaan memang telah mampu menjangkau sampai ketingkat kecamatan, akan tetapi banyaknya kasus dan jenis, cara, maupun modus operasinya, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia para petugas pendampingan menjadi hal yang utama untuk diperhatikan agar mampu mengembangkan diri menjadi petugas pendampingan yang handal dan professional. “Dilaksanakan kegiatan ini merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan agar pelayanan dasar yang harus diutamakan oleh para pendamping adalah pencegahan, pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi social dapat dilakukan dengan baik” lanjutnya. (Hms09/pakDhe)

Berita Terkait