Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

MEMBAYAR PAJAK MERUPAKAN KESADARAN BERNEGARA

Kamis, 15 Oktober 2009 Umum
MEMBAYAR PAJAK MERUPAKAN KESADARAN BERNEGARA

TEMANGGUNG,  Membayar pajak merupakan pewujudan kesadaran bernegara, oleh karena itu kepada para wajib pajak diminta agar membayar pajak  tepat waktu.  Hasil pungutan pajak, oleh Negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
     Permintaan itu disampaikan bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi dalam acara monitoring dan intensifikasi  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan  untuk Desa Wanutengah dan Glapansari Kecamatan Parakan   di balai desa Glapansari Rabu (14/10). Hadir dalam acara itu  tim monitoring  dan intensifikasi  PBB Kabupaten dari unsur kantor Pajak Pratama  dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  (DPPKAD) serta diikuti  Kepala desa dan Perangkat Desa.
     Ketentuan membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara  yang  sudah semestinya ditaati dan dilaksanakan. Negara memungut pajak  dari rakyat  bertujuan untuk mendapatkan pendapatan  yang  oleh pemerintah pusat dikelola guna membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemsayarakatan. Pada hakekatnya  pungutan pajak dikembalikan lagi kepada rakyat tandasnya.
     Menurut Bupati, sesuai ketentuan,  alokasi waktu pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 ini  sebenarnya  sudah habis karena jatuh tempo ditetapkan  30 September 2009 kemarin. Namun kenyataan dilapangan  belum semua  desa melunasi pembayaran PBB, sehingga Pemkab Temanggung telah mengajukan surat permohonan perpanjangan jatuh tempo pembayaran hingga 31 Oktober mendatang. Diharapkan  dengan perpanjangan waktu, para wajib pajak  bisa melunasi pembayaran PBB tanpa dijatuhi  denda .
     Pemkab Temanggung sudah melayangkan  surat kepada kantor Pajak Pratama  guna mengajukan permohonan  perpanjangan  jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009. Hal itu ditempuh , agar para wajib pajak  mempunyai  cukup waktu untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak ujarnya  seraya meminta para wajib pajak  yang belum membayar pajak agar secepatnya melunasi  sebelum jatuh tempo suapaya tidak kena denda.
     Suradi, BA dari DPPKAD mengatakan  monitoring dan intensifikasi PBB betujuan untuk memantau  pelaksanaan  penarikan PBB di perdesaan, agar bisa berjalan tepat waktu.  Dengan dilakukannya monitoring  lanjutnya,  segala permasalahan yang ditemui dilapanga secepatnya bisa diketahui dan dicarikan solusi pemecahannya. Dengan demikian  target penarikan PBB dapat terpenuhi 100 persen.
     Kepala Desa Glapansari  Istamar mengakui hingga saat ini belum semua wajib pajak diwilayahnya melunasi pembayaran pajak. Dari  ketetapan PBB tahun 2009 sebesar Rp. 63.094.747,-, baru terealisasi 83,73 persen dan diharapkan sampai batas waktu jatuh tempo 31 Oktober sudah lunas. Hal yang sama juga diutarakan Kaur Keuangan Desa Wanutengah Suad, bahwa  dari ketetapan Rp. 44.449.955,-  saat ini baru terealisasi  83,55 persen. Namun dia optimis melalui penarikan yang intensif  sebelum jatuh tempo  semuanya sudah terbayarkan lunas, tidak menyisakan tunggakan. (Hms09/Edy Laks).    

Berita Terkait