Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PEMKAB TEMANGGUNG MoU DENGAN BPKP

Rabu, 27 Januari 2010 Umum
MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN
PEMKAB TEMANGGUNG MoU DENGAN BPKP

TEMANGGUNG, Dahulu pernah ada nota kesepakatan antara BPK dan Kejaksaan yang memuat kesepakatan bersama tentang aturan main pemanggilan seseorang terkait dengan masalah keuangan. Di dalam MoU itu disepakati, Kejaksaan boleh memanggil seseorang apabila sudah ada Audit keuangan dari pihak BPK.
     Penjelasan itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, Drs.Mochtar Husein pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPKP Jateng dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Sosialisai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dihadiri Wakil Bupati Temanggung, Ir. Budiarto, Unsur Pimpinan DPRD, Sekda dan Kepala SKPD Se-Kabupaten Temanggung Selasa (26/1).
     Menurut Husein, ada perbedaan kinerja antara BPKP dengan BPK. BPKP bukan lagi sebagai badan Auditor, tetapi lebih cenderung pada fungsi Konsultasi. Selain itu BPKP memiliki Kantor perwakilan di setiap Provinsi. BPKP bersifat Internal dan independen. Sedangkan BPK tetap pada fungsinya sabagai Badan Auditor, Independen dan bersifat eksternal. Hasil temuan BPK disampaikan pada DPR serta dipublikasikan.
     Bupati Temanggung, Drs. Hasyim Afandi mengatakan, kesepakatan bersama ini dikandung maksud untuk meningkatkan kualitas kinerja bidang keuangan di masing-masing SKPD. Selain itu kerjasama ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemitraan yang kondusif dan meningkatkan kemampuan kedua belah pihak untuk mewujudkan tanggung jawab dibidang ekonomi dan keuangan, peningkatan sumber daya aparatur serta pemantapan regulasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
     Hasyim berharap, dengan adanya kerjasama ini akan berdampak pada meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin baik, lancar, tertib, aman serta mendorong terwujudnya akuntabilitas publik, serta mengembangkan sinergi pengawasan dilingkungan Pemerintah maupun dengan masyarakat.
     Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2008 atas Kepatuhan, Keuangan dan Pengendalian Intern, Kabupaten Temanggung mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini terjadi karena pengelolaan dan inventarisasi Aset Daerah belum sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai Akun Total Aset dalam Neraca disajikan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
     Walaupun hampir semua Pemerintah Daerah bahkan Pusat rata-rata lemah dalam pengelolaan aset, tetap saja ini adalah temuan harus dibenahi, kata Hasyim. Dalam era otonomi Daerah, Pemerintah dituntut lebih transparan dan akuntabel, utamanya dalam pemanfaatan aset dan sumber daya finansial, lanjutnya.
     Kelemahan SDM dan Perangkat Sistem (tool of system) yang masih melekat dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Kabupaten Temanggung harus terus diperbaiki.
Kedepan harus tercipta suatu kepastian yang dapat mengarahkan segenap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, serta meminimalisir segala bentuk penyimpangan, kata Hasyim.
          Terkait sosialisasi sistem pengendalian intern Pemerintah, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Bambang Wahyudi Basuki,SE, AKMM menjelaskan, unsur SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian inter untuk mewujudkan Good Govermance.(Hms10/Sis.)

Berita Terkait