Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

MELINDUNGI HAK ASASI ANAK

Rabu, 30 Juni 2010 Sosial
MELINDUNGI HAK ASASI ANAK

TEMANGGUNG, Anak merupakan potensi sumber daya insani, bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.  Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hal ini dibahas dalam sosialisasi hak anak yang menyangkut landasan hukum dan rencana aksi nasional HAM di Indonesia di Hotel Indraloka (29/6).
     “Berdasarkan data WCC, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2009, terdapat 50 kasus dan sampai Bulan Maret 2010 terdapat 24 kasus. Secara implisit data tersebut menunjukkan trend-nya yang cenderung meningkat”, ujar Wakil Bupati Temanggung, Ir. H. Budiarto, MT dalam pembukaan seminar Hak Anak.
     Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB, termasuk didalamnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pemenuhan hak ekonomi, anak dimungkinkan melakukan pekerjaan-pekerjaan sepanjang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dan harus diupayakan usia anak tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan, tidak boleh kurang dari 16 tahun. Dengan demikian secara moral, negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut.
     Acara ini diadakan dengan maksud sebagai salah satu bentuk peningkatan pemahaman, penyamaan persepsi dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak terhadap pelanggaran Hak Asasi Anak dan tertujuan memberikan perjelesan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
     Oleh karena itu, harus menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif, sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, narkotika dan psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
     Selain dihadiri oleh Wakil Bupati, hadir pula Direktur Jendral HAM Kementrian Hukum dan HAM, Muspida, Pimpinan SKPD terkait, para Kepala Sekolah, Pimpinan STAINU, ketua WCC dan para peserta seminar Hak Anak.(Hms10/des)

Berita Terkait