Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

DANA ALOKASI DESA

Rabu, 18 Pebruari 2009 Pemerintahan
PEMKAB TEMANGGUNG KUCURKAN ADD 21 MILIAR
ADD tidak boleh dibagi rata

TEMANGGUNG – Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi menegaskan agar penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) mencapai tingkat kemanfaatan yang tinggi, maka penggunaannya harus didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musyawarah desa dengan mengacu hasil Musrenbangdes 2008 dan dengan menggunakan prinsip perencanaan partisipatif pembangunan desa.
"Saya tegaskan bahwa ADD tidak boleh dibagi secara merata ke dusun ataupun RW/RT, tetapi benar-benar dialokasikan ada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak atau menjadi prioritas desa," tegas Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Pemkab Temanggung Drs. Bambang Arrohman, pada acara sosialisasi pedoman Alokasi Dana Desa, di Graha Bhumi Phala, Selasa kemarin (17/2).
Dikatakan, pedoman pengelolaan keuangan desa 60 persen dari jumlah ADD keseluruhan diberikan secara merata untuk semua desa atau 266 Desa yang ada di Temanggung, dan 40 persen dari jumlah keseluruhan diberikan secara proporsional berdasar sembilan variabel yaitu, kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun dan jumlah aparat pemerinta desa.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs Sigit Purwanto MM mengatakan jumlah ADD 2009 sebesar Rp 21,150 miliar atau 19,5 persen dari APBD Kabuaten Temanggung. Jumlah itu untuk 267 Desa yang ada di kabupaten Temanggung. ADD terbesar diterimakan pada Desa Losari, yakni Rp 121,149 juta dan terkecil desa Putat Rp 64,79 juta.
ADD tidak langsung dikucurkan keseluruhan, namun dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 30 persen, tahap II 40 persen dan tahap III 30 persen. Untuk mencairan awal tahun, Desa harus mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2009. Laporan Pertanggung jawaban kegiatan penggunaan ADD atau APBDes 2008 juga menjadi pertimbangan. Sedang pencairan masing-masing tahap harus memberikan laporan penggunaan ADD tahap sebelumnya. " ADD juga bersifat sebagai perangsang pembangunan di Desa, sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas dan pelaksanaan dimasyarakat. Keperuntukan ADD untuk pembangunan fisik, non fisik, dan operasional pemerintahan," katanya.
Ditegaskan sebagai tingkatan Otonomi terbawah, Desa diharapkan mampu mengatur dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, antara lain membuat peraturan-peraturan sebagai dasar menggali sumber keuangan guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. " Peran Kepala Desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat sangat besar," katanya. (Edl-Humas).

Berita Terkait