Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

DPD MINTA KASUS PENISTAAN AGAMA DIUSUT TUNTAS

Kamis, 17 Pebruari 2011 Umum
DPD MINTA KASUS PENISTAAN AGAMA DIUSUT TUNTAS

TEMANGGUNG, Polisi harus mampu mengungkap misteri di balik Antonius Richmond Bawengan terhukum kasus penodaan agama untuk menghindari konflik lanjutan bernuansa SARA. Dengan demikian kasus tersebut yang memicu terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasiltas umum dan geraja di Temanggung bisa diusut tuntas.
     Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida dalam pertemuan dengan Bupati, Pejabat Forum Komuniklasi Pimpinan Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Temanggung dan pejabat terkait yang berlangsung di Loka Bakti Praja Setda Temanggung Senin  (14/2).  Selain rombongan DPD RI,  dalam acara tersebut juga dihadiri rombongan anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ir. Abdul Kadir Karding. 
     "Gerakan serapi Antonius Richmond Bawengan saya yakin tidak berdiri sendiri, ada aktor lain yang mengaturnya. Saya tidak tahu apakah Bawengan sebagai pelaku utama atau hanya umpan. Oleh karena itu  diharapkan jajaran Kepolisian bisa mengusut tuntas jangan sampai ada yang disembunyikan," katanya seraya menambahkan  untuk mengusut jaringan Bawengan, bukan perkara mudah, karena merupakan jaringan terstruktur rapi, sehingga membutuhkan tim intelejen yang kuat.
     Menurut Laode bagaimanapun yang harus dilihat pertama adalah sumber masalahnya yakni Bawengan, yang telah melakukan tindak pidana penistaan agama sehingga memicu kerusuhan dan perusakan, ini yang harus diwaspadai.Dia juga berharap masyarakat bisa menjaga emosi untuk menciptakan suasana kerukunan beragama yang lebih baik.
     Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Ir. Abdul Kadir Karding yang menyesalka terjadinya aksi kerusuhan dan perusakan terkait sidang penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan.Kasus tersebut hendaknya bisa diungkap secara tuntas dan menyeluruh sehingga tidak terulang pada masa-masa mendatang.
     “Terkait ketidakpuasan massa  atas vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Antonius yang hanya  5 tahun  penjara sehingga memicu kerusuhan, menjadi perhatian komisi VIII. Perlu diadakan revisi terhadap KUHP terkait sanksi hukum dalam penistaan agama yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun“ tegasnya
     Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi menegaskan bahwa kerusuhan massa yang terjadi usai sidang penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan, pada Selasa (8/2)  yang lalu bukan konflik antar agama tetapi kasus pidana murni. Kerusuhan dan perusakan yang dilakukan massa juga tidak separah yang diberitakan media baik cetak maupu elektronik.
     “Tidak ada gereja yang terbakar,  memang ada upaya pembakaran  seperti yang terjadi pos jaga di graha Shekinah dan gereja Pantekosta namun tidak sampai membakar gereja. Bahkan digereja Santo Petrus dan Paulus hanya terjadi kerusakan yang sama sekali tidak ada pembakaran“ tandasnya.     
     Bupati mengatakan dalam pertemuan Pemkab, FKPD dan FKUB beberapa waktu lalu , menghasilkan empat kesepahaman yaitu pertama menyesalkan kerusuhan yang terjadi. Kedua sepakat kasus tersebut pidana murni yang berakibat kerusuhan. Ketiga sepakat untuk berusaha agar tidak terjadi lagi hal serupa di Temanggung. Keempat sepakat untuk membina dan menjaga kerukunan umat beragama.
     Kapolres Temanggung AKBP Kukuh Kalis menjelaskan,kasus  kerusuhan dan perusakan yang dilakukan massa pasca putusan sidang penistaan agama dengan terdakwa  Antonius Richmond Bawengan kini tangani Polda Jawa Tengah. Ia berharap kepada seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung langkah polisi. Saat ini situasi  dan kondisi di Temanggung sudah  kembali normal sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik.
     Seusai pertemuan dilanjutkan  kunjungan lapangan meninjau Graha Sheikinah, Gereja Bethel, Gereja Santo Petrus dan Paulus serta Gereja Pantekosta. Disela-sela peninjauan  Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, kerusakan yang terjadi tidak separah seperti yang diberitakan. Pemberitaan di media dirasakan tidak seimbang, terkesan melebih-lebihkan. Seolah terjadi kerusuhan  besar dan pembakaran gereja,  Padahal nyatanya baik-baik saja.  (Hms11/Edy Laks).

Berita Terkait