Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pns Harus Netral

Senin, 02 Maret 2009 Pemerintahan
HADAPI PEMILU, PNS HARUS NETRAL

TEMANGGUNG
-Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung diminta bersikap netral dalam menghadapi Pemilu legeslatif 9 April dan Pemilu Presiden Juli mendatang. Dengan  tetap  menjaga kenetralan, menjadi sumbangan luar biasa  guna  mewujudkan ketenangan dan ketentaraman masyarakat sehingga Pemilu bisa berjalan  sukses.
    Hal itu ditegaskan Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi  dalam upacara pengibaran bendera  di lingkungan Setda Temanggung Senin pagi tadi ( 2/3). Upacara berlangsung khidmat dihalaman Setda, diikuti  unsur pimpinan dan staf. 
    Sesuai ketentuan perundang-undangan  PNS  wajib hukumnya bersikap netral dalam urusan politik baik itu Pemilu Legeslatif maupun Pemilu Presiden . Meski demikian PNS tetap mempunyai hak  untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas dan rahasia tandasnya.
    Menurut Bupati,  suasana menjelang pelaksanaan Pemilu Legeslatif  9 April mendatang sudah  kian terasa . Masing-masing Partai Politik peserta pemilu  dan para Calon Legeslatif  sudah semakin sibuk berkampanye   guna meraih  dukungan   pemilih. Hal itu ditunjukkan dengan pemasangan alat peraga kampanye  diberbagai tempat  maupun berkampanye lewat media cetak dan elektronik. Demikian pula  agenda politik  Pemilihan Presiden   yang menurut rencana bakal dilaksanakan bulan Juli mendatang juga  mulai gencar dibicarakan .  Berbagai pihak  lanjutnya,  sudah mulai banyak yang melontarkan wacana   tentang  figur  calon Presiden maupun Wakil Presiden  mendatang .
    Dikemukakan,  seiring  perubahan  situasi dan kondisi  politik yang semakin meningkat intensitasnya  ini,  tidak ada pilihan lain  bagi Pegawai Negeri Sipil untuk tetap menjaga kenetralan. Hal ini selaras dengan ketentuan tentang netralitas PNS dibidang politik  yang sudah semestinya dipatuhi dan dilaksanakan  di lapangan. Ketentuan ini mengikat semua PNS  disemua tingkatan, sehingga apabila ada yang melanggar maka akan dikenai sangsi hukum sesuai ketentuan. Kendati demikian ujarnya, PNS masih tetap memiliki hak politik  guna menyalurkan aspirasi sesuai pilihan hati nurani masing-masing  secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
    Gunakan hak politik untuk menentukan pilihannya baik dalam Pemilu Legeslatif maupun Pemilu Presiden mendatang secara baik dan benar dengan tetap menjaga netralitas. PNS jangan sampai tergoda terlibat dalam kegiatan politik praktis demi menjaga ketenangan ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pintanya.  ( Edy Laks/Humas )

Berita Terkait