Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Rabu, 20 Juli 2011 Sosial
PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

TEMANGGUNG, BPS Kembali melaksanakan Kegiatan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dimaksudkan untuk mendapatkan daftar nama dan alamat (by name by address) rumah tangga dengan kondisis sosial ekonomi terbawah secara nasional. Yang sebelumnya pendataan telah dilakukan pada tahun 2008 untuk melakukan pemuthahiran (updating) basis data Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Data tersebut telah digunakan oleh Pemerintah untuk berbagai Program perlindungan sosial, seperti Jamkesmas, Program Keluarga Harapan , Raskin, PNPM Mandiri.
     Bertempat di Loka Bhakti Praja Setda Temanggung Selasa (19/7) dilaksanakan Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) yang dibuka secara resmi Bupati Temanggung dan dihadiri SKPD terkait.
     Dalam sambutannya Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi menyampaikan dalam pendataan yang akan dilakukan harus menggunakan manajemen yang luar biasa guna mendapatkan data yang akurat dari masyarakat. Pendataan ini juga merupakan tugas negara/pemerintah untuk memperhatikan urusan perlindungan sosial sehingga harus dilakukan pendataan dengan cermat dan sebenar mungkin karena akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat berikutnya.
     Bagi Kabupaten data terpadu Rumah Tangga menengah kebawah hasil PPLS 2011 akan dimanfaatkan sebagai salah satu data yang akan dinukakan merancang program peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, untuk memperoleh data yang up to date guna perencanaan program/kegiatan pembangunan, guna mengetahui keberhasilan program/kegiatan pembangunan dan peningkatan ekonomi kemasyarakatan, sebagai data awal kelengkapan penyusunan RPJMD yang akan datang dan sebagai data base daftar penerima di kabupaten untuk masing-masing program bisa ditarik dengan informasi nama, alamat, dan status kemiskinan.
     Kepala Bappeda melalui Joko Sukirno, Msi, menyampaikan harapan atas kegiatan tersebut untuk peningkatan program perlindungan sosial (memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial), peningkatan askes pelayanan dasar (memperbaiki akses kelompok rumah tangga menengah kebawah/miskin terhadap pelayanan dasar), peningkatan kapasitas/efektifitas masyarakat (untuk mengembangkan kemampuan dasar dan berusaha bagi bagi kelompok dan berusaha bagi kelompok Rumah tangga menengah kebawah/miskin agar dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memberikan akses penguatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup), Pemberdayaan kelompok rumah tangga menengah kebawah/miskin(guna mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, guna memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat), keterpaduan program (untuk memadukan seluruh program dan kegiatan SKPD) dan kemitraan (untuk mengembangkan dan menata hubungan dan kerjasama atar stakeholders guna mendukung strategi diatas melalui integrasi peran pemerintah, masyarakat dan swasta).
     Disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sosialisasi tersebut bahwa PPLS 2011 akan dilakukan oleh petugas pendataan stelah berkoordinasi dengan kepala Desa/Lurah kemudian mendatangi Ketua Dusun/RT untuk mengkonfirmasi keberadaan rumah tangga yang tercatat dalam daftar, kemudian petugas pendataan melakukan diskusi dengan perwakilan rumah tangga menengah kebawah dan dilanjutkan pencacahan secara rinci kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
     Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 14 Agustus 2011 dengan mengumpulkan data keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga meliputi nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kecacatan, penyakit menahun, kepemilikan tanda pengenal, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun keatas dan juga keterangan rumah tangga yang meliputi status penguasaan bangunan, luas dan jenis lantai, jenis dinding dan atap, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, dan kepesertaan dalam program perlindungan sosial.(Hms11/pakDhe)

Berita Terkait