Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

SANKSI ADMINISTRATIF PEMKAB KEPADA PT SMA

Sabtu, 12 September 2020 Umum

SANKSI ADMINISTRATIF PEMKAB KEPADA PT SMA

Temanggung, Bupati Temanggung HM Al Khadziq bersama Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Entargo, Kepala Dinas Perindagkop UMKM Sri Haryanto dan Kabid Pengendalian Lingkungan Anggit, Sabtu(13/9) meninjau langsung pembuangan limbah pabrik Tekstil PT. Sumber Makmur Anugrah (PT. SMA) di Jl. Magelang Secang KM 16.1 Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
     Peninjauan ini sebagai tindak lanjut atas aduan dari masyarakat tentang pembuangan limbah pabrik di aliran sungai Elo. Sebelum Bupati melaksanakan peninjauan lapangan sudah dilaksanakan pemantauan dan klarifikasi berturut-turut terhadap perusahaan industri tekstil PT. SMA. Dari hasil pemantauan dan klarifikasi dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
     Bupati bertindak sigap dan langsung meninjau lokasi untuk melihat secara langsung pembuangan limbah pabrik yang dibuang di sungai Elo, dan dilanjtkan menemui Direksi PT. SMA  dan diterima langsung oleh Direkturnya Wibowo.
     Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan setelah diuji di laboratorium, limbah yang dibuang di sungai melebihi baku mutu yang telah ditentukan sesuai dengan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Keputusan Bupati Nomor 660.1/400 tahun 2020 tertanggal 11 September 2020 memberi sanksi administratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berupa paksaan Pemkab Temanggung kepada PT. SMA untuk segera melakukan tindakan perbaikan kualitas pengelolaan limbahnya. PT. SMA agar segera melakukan pengelolaan teknis terhadap air limbah dan mengelola air limbah sesuai teknis IPAL sehingga tidak melampaui baku mutu air limbah guna mengantisipasi pencemaran lingkungan dan PT. SMA untuk segera mengajukan permohonan ijin pembuangan air limbah ke air permukaan melalui lembaga OSS Kabupaten.
     Bupati menegaskan agar perusahaan segera menindaklanjuti perbaikan mutu air limbah dengan batasan waktu 180 hari sejak sanksi ini diterima dan apabila sampai batas waktu pemberian sanksi perusahaan tidak mengindahkan sanksi ini maka akan dilaksanakan pemberian sanksi lebih lanjut.
     "Pemerintah juga akan mengevaluasi kembali ijin-ijin yang sudah ada terkait dengan saluran pembuangan limbah yang melewati tanah bengkok desa dan melewati saluran irigasi", pungkasnya.
     Ditempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan, kewenangan pengawasan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 adalah di Pemerintah Kabupaten, tetapi karena aduan ini sudah sampai ke Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi kami juga akan melakukan penyelesaian tentang aduan yang dampaknya lintas Kabupaten dan kota.(Hms20/goen)

Berita Terkait