Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

RAPERDA

Selasa, 17 Maret 2009 Pemerintahan
ENAM RAPERDA DISYAHKAN

TEMANGGUNG, DPRD Kabupaten Temanggung mengesahkan enam (Rancangan Peraturan daerah) Raperda dalam sidang paripurna, Sabtu (14/3) kemaren yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Enam raperda tersebut yakni Raperda tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, LPP Lokal Radio RTFM, Retribusi Administrasi Kependudukan, Retribusi perijinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar, retribusi pemeriksaan kesehatan lingkungan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013.
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs. Tunggul Purnomo tersebut telah mengesahkan enam raperda menjadi Perda yang sebelumnya mendapat persetujuan dari semua fraksi. Sidang dihadiri para anggota dewan, pejabat di lingkungan Pemkab Temanggung dan undangan lainnya.
Pansus satu DPRD mengusulkan, agar pelaksanaan perda khususnya yang menyangkut retribusi tidak saja hanya untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Namun, lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perda akan menjamin adanya kepastian hukum sehingga akan terjadi timbal balik antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemkab dan masyarakat. “Yang diharapkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat dan tepat waktu,” ungkap Slamet Hartoyo ketika membacakan laporan Pansus satu.
Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi mengatakan, pelaksanaan perda bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewajiban Pemerintah. Perda yang mengatur tentang administrasi kependudukan bertujuan untuk memenuhi system administrasi kependudukan yang bersifat universal dan untuk memenuhi hak-hak penduduk yang menyangkut administrasi kependudukan.
Sementara itu, sambung Hasyim, untuk mencapai visi Kabupaten Temanggung perlu dilandasi dengan perda yang mengatur secara khusus tentang RPJMD. Diharapkan, perda RPJMD ini dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun hingga 2013. (Arbai-Humas).

Berita Terkait