Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PEMERINTAH MEMBUAT PERATURAN TIDAK UNTUK MENYENGSARAKAN RAKYAT

Senin, 21 Desember 2009 Umum
PEMERINTAH MEMBUAT PERATURAN TIDAK UNTUK MENYENGSARAKAN RAKYAT

TEMANGGUNG, Pemerintah Republik Indonesia  membuat berbagai peraturan perundang-undangan tidak untuk menyengsarakan rakyat, namun sebaliknya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Marzuki Ali pada acara pembukaan Musyawarah Nasional II Asosiasi Petani Tembakau Indonesia  APTI  Di Soropadan Agro Expo Pringsurat Temanggung Sabtu kemarin.
     “Pemerintah tidak pernah mempunyai pemikiran untuk menyengsarakan rakyat ketika membuat suatu peraturan perundang-undangan. Namun peraturan tersebut dibuat  untuk memberikan kepastian hukum  dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat“ tegasnya  seraya mengatakan, saat ini DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang  RUU  mengenai dampak industri tembakau bagi kesehatan.
     Menurutnya, DPR sangat aspiratif  mendengar dan mempertimbangkan berbagai masukan  dari berbagai pihak terkait dengan RUU dampak industri tembakau bagi kesehatan. Diutarakan RUU tersebut memang  diakui mendapat sorotan  tajam dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan utamanya kalangan petani tembakau.  Dalam RUU tersebut mengatur agar kegiatan industri tembakau bisa berjalan sebagaimana mestinya  sehingga tidak menimbulkan persoalan  di lapangan. Berbagai pihak  baik petani, industri tembakau dan masyarakat pada umumnmya tidak usah resah dengan adanya RUU  pertembakauan, karena akan mengakomodir semua kepentingan.
     Berkait dengan Musyawarah Nasional APTI, Marzuki Ali mengharapkan bisa merumuskan  berbagai program kerja  agar mobilitas APTI semakin maju dan berkembang , sehingga kesejahteraan petani tembakau semakin meningkat.
     Ketua APTI Nurtantio Wisnu Brata, SE menjelaskan, Musywarah Nasional APTI  diselenggarakan guna memilih kepengurusan APTI yang baru masa bakti  2009-2013. Disamping itu juga menyusun program kerja yang rasional dan produktif guna meningkatkan mobilitas organisasai sekaligus kesejahteraan petani tembakau. Munas diikuti  peruturan dari berbagai daerah sentra tembakau  seperti Jawa Timur, Jawa barat, Nusatenggara Barat dan daerah lain.(Hms09/Edy Laks).

Berita Terkait