Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

RPP TEMBAKAU DITOLAK PETANI

Kamis, 14 Juni 2012 Umum
TEMANGGUNG, Petani Tembakau Temanggung tetap konsisten menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Bahkan upaya penolakan tersebut mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kabupaten Temanggung dengan membentuk Panitia Khusus Pertembakauan.
    Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Agus Setyawan, kemarin mengatakan menengarai RPP Tembakau hanyalah konsiprasi besar dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan bersifat kapitalis. RPP Tembakau di Kementerian Kesehatan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu yang menjustifikasi bahwa tembakau itu tidak baik.Menurut dia, ada beberapa klausul RPP menjurus pada undang-undang justru memperlihatkan ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Terkesan telah terjadi penjajahan ekonomi khususnya pada budidaya tanaman tembakau.
    "Apabila ada pengebirian terhadap tembakau khususnya bahan baku kretek khas Indonesia maka jutaan masyaralat akan terancam kelangsungan hidupnya, karena sampai sekarang belum melihat ada alternatif dari pengolahan tembakau untuk produk lain selain rokok yang bisa diolah dan memiliki nilai ekonomis," katanya.
    Ketua APTI Jawa Tengah, Nurtianto Wisnu Brata mengatakan, tetap konsentrasi membela penolakan RPP, apalagi RPP Tembakau dalam proses pengesahan. APTI tetap akan berjuang, titipan regulasi dari asing untuk menjatuhkan tembakau lokal. Kalau RPP itu sampai disahkan akan meresahkan. Oleh karena itu haus ditolak  sampai benar-benar regulasi tersebut dibatalkan pengesahannya.
     Sementara itu di tempat terpisah Ketua Panitia Khusus Pertembakauan DPRD Kabupaten Temanggung Bambang Sukarno, berjanji akan menghadang laju RPP Tembakau dengan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, inti permasalahan yang akan disampaikan, pertama agar Presiden tidak menandatangani RPP tembakau yang masih dalam pembahasan di tingkat pusat, kedua DPRD Kabupaten Temanggung tetap menginginkan bahwa pasal 113 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk dicabut, karena pasal itu diskriminatif dengan menyebut tembakau sebagai zat adiktif.
    “Pansus Pertembakauan DPRD Temanggung sejak awal hingga sekarang tetap menolak RPP tembakau yang tidak sejalan dengan petani tembakau dan cengkih Indonesia, karena kretek merupakan ciri khas rokok Indonesia yang harus dilestarikan” tandasnya. (Hms12/Edy Laks)

Berita Terkait