TEMANGGUNG, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemkab Temanggung  telah secara resmi menerima  pelimpahan  pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dari Pemerintah pusat sebagai pajak daerah per 4 Januari 2013.
    Hal itu ditegaskan bupati Hasyim Afandi  dalam acara launching pembayaran dan pendaerahan PBB-P2  di Graha Bhumi Phala  Setda kab Temanggung Kamis (28/2). Launching ditandai pemukulan gong dan pembayaran PBB oleh Bupati  disaksikan Kepala kanwil  DJP Jawa Tengah II Surakarta, Pimpinan Bank Jateng, FKPD dan pejabat tekait.
    “Dengan  pendaerahan   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  maka Pemkab Temangung  mempunyai tanggungjawab mengelola, memungut dan memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna mensejahterakan masyarakat“ tandasnya seraya menambahkan  penerimaan PBB tahun 2012 kemarin mencapai Rp.12,4 milyar. Menurutnya  guna  keberhasilan  pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan   diupayakan meningkatkan   kualitas  aparat pengelola PBB-P2 melalui jalur Diklat yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun provinsi. Membuat system operating procedure pelayanan yang tidak terlalu sulit dan mudah dilakukan oleh wajib pajak  atau petugas pemungut  dalam hal pengajuan permasalahan SPPT PBB-P2. Selain itu  memberikan kemudahan dan pendekatan  pelayanan para wajib pajak atau petugas pemungut dalam melakukan pembayaran  pajak tersebut.
    “Guna melayani pembayaran  PBB, Bank Jateng cabang Temanggung telah mendirikan pos layanan  mandiri atau loket-loket tempat pembayaran  berupa payment point di 8 Kecamatan. Diharapkan  semua  SPPT PBB-P2  yang sudah diterima wajib pajak segera dibayar lunas, sehingga penerimaan pendapatan dapat  segera masuk ke rekening Kas Umum daerah  guna mendukung anggaran belanja  program  pe4mbangunan“ ujarnya.
    Sekretaris  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah Bambang Nurcahyo menjelaskan, launching pembayaran dan pendaerahan PBB-P2  bertujuan  untuk  mensosialisasikan tempat pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat  menjadi pajak daerah. Oleh karena itu dengan  tesedianya loket-loket pembayaran  di masing-masing Kecamatan diharapkan  lebih mendekatkan pelayanan  kepada wajib pajak, petugas pemungut dalam menyetorkan  pajak tersebut.
    Sedang  pengelolaan  PBB yang diserahkan   Pemerintah Pusat  kepada pemkab Temanggung  pada 4 Januari 2013 berupa aplikasi SISMIOP, Source Code PBB-P2, data tunggakan dan sejumlah dokumen lain. DPPKAD telah menyelesakan  penerbitan SPPT PBB-P2  pada bulan Februarai 2013 sejumlah 548.502 lembar dengan ketetapan sebesar Rp.12.791.617.833,00.(Hms13/Edy Laks)