Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

MEDIASI SENGKETA LAHAN TANAH DI DUSUN NGRIMPAK

Kamis, 24 Oktober 2013 Umum
 TEMANGGUNG, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI rencananya hari ini akan datang ke Temanggung, guna memediasi sengketa lahan tanah di Dusun Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, yang terjadi antara 136 KK warga dusun setempat dengan Perum Perhutani KPH Kedu Utara.
     Sebagaimana diungkapkan Ketua Kelompok Tani Argo Martani III Dusun Ngerimpak, Wasis Arsono, Selasa (22/10), bahwa pihaknya telah diundang Komnas HAM RI dalam pertemuan guna mediasi tersebut.
     ‘’Kami telah mendapatkan surat undangan dari Komnas HAM RI yang akan datang ke Temanggung, rabu, (23/10), dalam rangka memfasilitasi mediasi sengketa tanah Ngrimpak tersebut, di kantor Pemkab,’’jelasnya.
     Diungkapkannya, dalam surat dari Komnas HAM RI yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Argo Martani itu disebutkan, mediasi yang akan dilaksanakan Komnas HAM merupakan respon atau tanggapan atas adanya surat pengaduan dari Kelompok Tani Argo Martani.
     Yakni, surat pengaduan dari Kelompok Tani Argo Martani tanggal 24 Februari, dan 28 Agustus, perihal permohonan tindak lanjut penanganan penyelesaian sengketa tanah di Dusun Ngrimpak.
     Melalui surat tersebut, pada intinya pengadu meminta Komnas HAM kembali memfasilitasi mediasi bagi penyelesaian sengketa tanah di Dusun Ngrimpak.
     Selain melakukan upaya mediasi yang akan dilaksanakan hari ini, dalam surat yang ditandatangani komisoner Komnas HAM Subkomisi Mediasi, Ansori Sinungan itu juga disebutkan, bahwa pada 11 April 2013, perwakilan Komnas HAM juga telah mengadakan pertemuan dengan Bupati Temanggung, di kantor Pemkab.
     Di samping itu, Komnas HAM juga mengadakan pertemuan dengan Tim Task Force Penyelesaian Konflik Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, serta Perum Perhutani KPH Kedu Utara, di kantor Komnas HAM Jakarta, pada 9 September.
     Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, para pihak menyatakan keseriusannya, dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya mediasi yang difasilitasi Komnas HAM.
     Hal itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 89 ayat 4 Undang-undang 34 Tahun 1999 tentang HAM.
‘’Atas latar belakang itulah, Komnas HAM mengadakan pertemuan untuk  mediasi sengketa lahan di Dusun Ngrimpak, dengan salah satu pihak yang diundang adalah kami,’’tandasnya.
     Tanah Ngrimpak itu sendiri menjadi sengketa lantaran warga mengklaim  memiliki lahan tersebut, dengan bukti kepemilikannya berupa surat tanah Petuk D. Selain itu, mereka juga aktif membayar pajak iuran pembangunan daerah hingga tahun 1975
     Sedangkan Perum Perhutani menyatakan tanah tersebut di bawah pengelolannya, lantaran merupakan kawasan hutan negara. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara berbahasa Belanda tentang pengaturan batas hutan lindung Ngrimpak tanggal 14 Desember 1941.
     Meski peraturan itu perundang-undangan yang berlaku zaman pemeritahan Belanda namun tetap sah.(Humas13/Paul).

Berita Terkait