Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

TANAH BENGKOK

Jumat, 06 Maret 2009 Pemerintahan
KOMISI A DPRD KENDAL STUDY BANDING DI TEMANGGUNG
Status tanah bengkok Sekdes PNS dipertanyakan

Temanggung- Komisi A DPRD Kabupaten Kendal melakukan study banding mengenai implementasi PP No 45 tahun 2007 tentang pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS di kabupaten Temanggung Rabu kemarin ( 4/3). Rombongan study banding diterima oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Temanggung Drs. Indra Haryadi di loka bakti praja komplek Setda setempat.
Pimpinan rombongan yang juga menjabat Ketua komisi A DPRD Kabupaten Kendal dr. Widia Kandi Susanti menjelaskan, study banding bertujuan untuk belajar mengenai implementasi PP No 45 tahun 2007 tentang pengangkatan Sekretaris Desa ( Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diungkapkan di Kabupaten Kendal pelaksanaan PP menyisakan permasalahan mengenai kejelasan status tanah bengkok bagi Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS. Para Sekdes yang telah menjadi PNS lanjutnya berkeberatan untuk melepas tanah bengkoknya sebelum ada peraturan yang jelas dari pemerintah.
Di Kabupaten Kendal Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS berkeinginan tetap bisa mengelola tanah bengkoknya sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah. Sebagai bahan perbandingan, maka melakukan study banding di Temanggung yang dipandang berjalan lancar tidak ada gejolak ujarnya.
Asisten Pemerintahan Pemkab Temaggung Drs. Indra Hariyadi menjelaskan, implementasi PP No 45 tahun 2007 relatif berjalan lancar tanpa gejolak. Diuatarakan, jumlah Sekretaris Desa yang bisa diangkat menjadi PNS sebanyak 169 orang yang pengangkatannya dilakukan tiga tahap. Tahap pertama 106 orang , namun 3 orang meninggal dunia, 1 orang tidak memenuhi syarat dan 4 orang berkas tidak lengkap sehingga yang diangkat hanya 98 orang. Dari 98 Sekdes itu lanjutnya sudah menerima SK PNS dan telah disumpah oleh Bupati beberapa waktu lalu . Sedang untuk tahap dua direncanakan diangkat 37 orang dan tahap tiga 26 orang .
Secara umum pelaksanaan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS berjalan lancar, tidak ada masalah . 98 Sekdes telah resmi menjadi PNS , sehingga masih ada 63 orang yang saat ini masih diproses oleh Depdagri untuk diangkat menjadi PNS dalam dua tahap jelas dia .
Sedang untuk tanah bengkok Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS berubah status menjadi tanah kas desa. Ketentuan itu berdasarkan hasil konsultasi dengan DEPDAGRI yang mendapat penjelasan secara lesan bahwa tanah bengkok Sekdes PNS berubah status menjadi tanah kas Desa. Namun demikian ketentuan tersebut belum ditindak lanjuti secara hukum karena masih menunggu surat resmi dari DEPDAGRI.
Dikatakan manakala sudah ada surat resmi dari DEPDAGRI maka selanjutnya akan dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Bupati ( Perbup) sehingga ada dasar hukum yang jelas. Dengan Perbup maka Pemerintah Desa bisa memproses alih status tanah bengkok Sekdes PNS menjadi tanah kas desa untuk dimasukkan dalam APB Desa .
Berdasarkan hasil konsultasi dengan DEPDAGRI di Jakarta beberapa waktu lalu diperoleh penjelasan bahwa tanah bengkok Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS diserahkan kepada Pemerintahan Desa menjadi tanah kas desa. Hal itu sudah disampaikan Wakil Bupati Ir. Budiarto dalam rakor Lurah, Kades dan Sekdes baru-barui ini dan tidak ada gejolak tandas dia. (Edl-Humas).

Berita Terkait