Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PEMKAB DAN BPK BUAT NOTA KESEPAHAMAN

Kamis, 23 Oktober 2014 Bencana
TEMANGGUNG, Pemerintah Kabupaten Temanggung  menandatangani  nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah  tentang kriteria kesepahaman pemeriksaan kinerja penyediaan air bersihPenandatanganan nota kesepahaman dilakukan Bupati Temanggung Bambang Sukarno dan Kepala perwakilan BPK RI Jawa Tengah Cris Kuntadi di Ruang Gajah  Pendopo Jenar Kompleks Setda disaksikan pejabat terkait, Rabu (22/10).
     Bupati Temanggung mengatakan Pemerintah Kabupaten manyambut positif  ditandatanganinya nota kesepahaman dengan BPK RI Jawa Tengah mengenai pemeriksaan kinerja penyediaan air. Hal itu dinilai sangat besar artinya agar pengelolaan penyediaan air bersih kepada masyarakat yang ditangani PDAM berjalan optimal tidak menyalahi hukum. Dengan demikian kebutuhan air bagi warga bisa terpenuhi guna keperluan hidup sehari-hari.   
     “Saya selaku pihak manajemen Pemkab Temanggung menyatakan sepaham atas seluruh atau sebagian kriteria yang ditetapkan oleh tim pemeriksa BPK RI dalam pemeriksaan  kinerja atas peran pemkab dalam penyediaan air bersih melalui PDAM,” tandasnya.
     Menurutnya, PDAM Tirta Agung Temanggung sebagai perusahaan daerah, berkewajiban menyetor PAD, yang besarnya adalah 55% dari seluruh laba bersih, termasuk telah dipotong pajak. Sedangkan PAD itu sendiri termasuk salah satu komponen pendapatan dari APBD Kabupaten Temanggung, yang disahkan setiap tahun.
     Diungkapkan guna meningkatkan layanan PDAM pada tahun ini membangun jaringan baru di sejumlah titik. Selain pembangunan jalur baru, pihaknya juga aktif melakukan pencarian terhadap sumber mata air. Sekecil apapun sumber mata air akan dioptimalkan untuk peningkatan kuantitas air sehingga dapat mencukupi kebutuhan. Berbagai sumber air itu kemudian digabungkan di bak tampungan utama sehingga volume cukup untuk disalurkan kepada warga.
     Kepala BPK RI Cris Kuntadi mengatakan nota kesepahaman mengenai pemeriksaan  kinerja penyediaan air bertujuan untuk menilai pencapaian target pemkab dalam penyediaan air bersih melalui PDAM. Aspek yang disepakati meliputi kebijakan dan perencanaan penyediaan air bersih. Kelembagaan, tata laksana dan sumber daya penyediaan air bersih. Selain itu juga aspek mengenai praktek-praktek bisnis yang baik sekaligus monitoring dan evaluasi dalam penyediaan air bersih. (Hms14/Edy Laks)

Berita Terkait