Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

TINGKAT KEHADIRAN ASN CUKUP TINGGI PASCA LIBUR IDUL FITRI 1441H

Rabu, 27 Mei 2020 Pemerintahan

 

TEMANGGUNG, Sejak merebaknya wabah Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung memutuskan untuk tidakk lagi menggunakan absensi system “finger print” atau pindai sidik jari. Karena hal itu rawan terjadi penularan virus. Sehingga untuk sementara dialihkan dengan menggunakan absensi manual atau tanda tangan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Temanggung.
Sekretaris daerah Kabupaten Temanggung Drs. Harry Agung Prabowo,M.M mengatakan, hari pertama masuk kerja usai libur idul fitri 1441 hijriyah, Selasa (26/5) sampai hari ini Rabu (27/5) tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung cukup tinggi, sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali optimal, walaupun di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
“Hari ini merupakan hari kedua masuk kerja lebaran. Kami minta absensi manual kehadiran para ASN dan laporan masuk sementara hingga siang hari ini hampir 95 persen hadir” kami masih terus melakukan pemantauan dan menunggu laporan beberapa OPD lagi, disela pemantauan di lingkungan SETDA dan Kecamatan.   
Menurut Agung, pemerintah sudah tidak menetapkan ada cuti Bersama Hari Raya Idulfitri tahun ini. Libur nasional hanya pada saat perayaan hari raya idulfitri. Yaitu pada hari Minggu (24/5) dan Senin (26/5), hari selasa (26/5) sudah harus bekerja Kembali seperti biasa. Disinggung terkait beberapa ASN yang masih melaksanakan Work From Home (WFH) “ memang Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan sistem kerja bergantian namun demikian nanti akan dikaji kembali dan akan diperjelas” ujarnya.
Untuk menindak lanjuti kebijakan tersebut Pemerintah Derah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama tim penegak disiplin pegawai yang terdiri dari Inspektur Kabupaten dan Asisten Administrasi melakukan pemantauan terhadap tingkat kehadiran pegawai melalui laporan absensi manual.
Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung Drs. Tegus Suryanto,M.M mengatakan Pelayanan pemerintah harus tetap berjalan, dan kepala perangkat daerah juga wajib mengawasi dan membina pegawainya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan, walaupun dalam batas tertentu dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.  “ Apabila ada ASN yang tidak hadir tanpa alasan, itu merupakan tanggungjawab atasan untuk menyikapinya sesuai aturan yang berlaku. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang sanksi bagi pegawai tidak disiplin, dan aturan sudah diatur secara berjenjang,” tandasnya (Hms20/R.A.Mujiono)

Berita Terkait