Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

SUMBANGAN BERDASARKAN RKAS

Senin, 28 September 2015 Pendidikan

TEMANGGUNG, Kepala Dinas Pendidikan Darmadi melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Fadholi, di kantornya, kemarin mengatakan, kendati dalam surat izin bupati kepada SMA dan SMK negeri untuk menarik pungutan itu tidak tercantum batasannya, namun besarannya itu terikat dengan yang dicantumkan pada RKAS.
     Darmadi mengatakan surat izin bupati memang tidak mengatur besaran pungutan atau sumbangan yang diperbolehkan, namun dalam RKAS SMA atau SMK bersangkutan besarannya telah ditentukan. Dan, sekolah dalam menarik pungutan atau sumbangan itu harus sesuai dengan jumlah tersebut. Seperti diketahui, melalui suratnya 21 Agustus, Bupati Temanggung memberikan izin kepada SMA/SMK negeri untuk melakukan penarikan pungutan atau sumbangan kepada peserta didik guna membayar honorarium GTT/PTT, dalam jangka waktu hingga tersedia dan dicairkannya dana dari APBD kabupaten .
     Menurut Fadholi, sebelum surat izin dari bupati tersebut terbit, masing- masing SMAdan SMK negeri di Kabupaten Temanggung telah menyusun RKAS, yang di dalamnya termasuk disebutkan mengenai besaran sumbangan yang akan ditarik kepada peserta didik.Oleh masing-masing sekolah, RKAS tersebut lalu dimintakan persetujuan dan tanda tangan dari kepala Dinas Pendidikan. Namun, sebelum disetujui, Dinas Pendidikan lebih dahulu meneliti RKAS tersebut, terutama berkait besaran pungutan yang akan ditarik kepada para siswa. Setelah RKAS itu diteliti, tidak sedikit SMA/SMK yang lalu diminta mengoreksi dan menurunkan besaran pungutan kepada siswa yang direncanakan. Yakni, agar memenuhi kewajaran dan tidak memberatkan bagi para siswa atau orang tua/- walinya. (Hms15/Edy Laks)

Berita Terkait