Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

PGSI GELAR DISKUSI PENDIDIKAN

Rabu, 03 Pebruari 2016 Pendidikan

TEMANGGUNG, Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Temanggung di Graha Bumi Phala Setda menggelar diskusi pendidikan, Sabtu (30/1). Diskusi dengan tema ‘’Peran PGSI Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan’’ tersebut,dihadiri Bupati Bambang Sukarno  diikuti GTT/PTT anggota PGSI Temanggung. Selaku nara sumber antara lain, Kepala Dinas Pendidikan Darmadi, Ketua PGSI Temanggung Humam Sabroni, dan praktisi pendidikan, Muh Hasyim.
     Bupati Bambang Sukarno dalam sambutannya menyambut positif diselenggarakannya disikusi pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan pendidikan di kabupaten Temanggung. Terkait  dengan terkendalanya pencairan bantuan kesejahteraan bagi guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT), khususnya di sekolah swasta, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama di Kabupaten Temanggung, bupati berjanji akan mencarikan solusi atau jalan keluar atas.
     "Pemkab akan berupaya mencari jalan keluar terhadap persoalan ini (tidak bisa cairnya bantuan kesejahteraan GTT/PTT, red). Saya berpikiran positif, pasti akan ditemukan jalan keluarnya,’’kata bupati.
     Diungkapkannya, salah satu upaya mencari jalan keluar itu adalah, dalam waktu dekat ini, dirnya akan melakukan konsultasi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) berkait persoalan pencairan bantuan itu. Bupati mengatakan, dirinya berpikir positif bantuan bagi GTT/PTT yang telah dianggarkan di APBD 2016 sebesar Rp 36 miliar tersebut bisa dicairkan. Sebab, bantuan serupa yang selama telah diberikan kepada sejumlah GTT/PTT di Kabupaten Temanggung tidak ada masalah.
     Seperti diketahui bantuan kesejahteraan 2016 itu tidak bisa dibolehkan, karena berdasar surat Gubernur 7 Desember 2015, Perbup Nomor 49/2015 tentang pedoman pemberian bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non-PNS, yang menjadi dasar pemberian bantuan itu, tidak sesuai dengan Permendagri.
     Permendagri dimaksud adalah bernomor 13/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21/2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.(Hms16/ Edy Laks)

Berita Terkait