Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

GTT DAN PTT SWASTA BERHARAP TUNJANGAN

Selasa, 07 Pebruari 2017 Pendidikan

TEMANGGUNG, Para Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) SMA/SMK (SLTA) swasta di Kabupaten Temanggung berharap mendapat tunjangan kesejahteraan dari pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Tengah sebagaimana yang diterima GTT/PTT SLTA negeri.
     Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Temanggung, Humam Sabroni, Senin (30/1), mengatakan, mulai 2017 ini pengelolaan SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, yang semula di bawah pemkab telah diserahkan kepada pemprov.’Namun untuk tunjangan kesejahteraan bagi GTT/PTT di SMA/SMK  terdapat diskriminasi atau perlakuan yang berbeda dari pemprov. Yakni, hanya akan diberikan kepada GTT/PTT di SMA/SMK negeri, sedangkan  SMA/SMK swasta tidak dianggarkan.
     Menurutnya, perlakukan tersebut berlainan dengan ketika SMA/SMK itu masih dikelola pemkab. Saat dikelola  pemkab, tunjangan kesejahteraan yang bersumber  APBD kabupaten  diberikan kepada GTT/PTT, baik yang bertugas di SMA/ SMK negeri maupun swasta. Tunjungan kesejahteraan itu sebesar Rp 250 ribu setiap bulan. Meski disadari tempat bertugas para GTT/PTT tersebut berlainan, yakni sekolah negeri dan swasta. Meski demikian, semestinya perlakukan terhadap GTT/PTT antara yang di SMA dan SMK negeri dengan swasta tersebut tidak perlu dibedakan, mengingat tugas mereka adalah sama. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa tengah agar memberikan tunjangan kesejahteraan kepada GTT/PTT Sekolah swasta.
     Dikemukakan GTT/ PTT tersebut pada dasarnya  sama-sama bekerja untuk membantu lembaga pendidikan, dalam upaya ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Sehingga, pemerintah tidak perlu memilah-milah antar sekolah negeri dan swasta dalam memberikan bantuan tunjangan kesejahteraan. Saat ini pemprov  hanya mengalokasikan dalam anggaran  APBD Provinsi 2017 untuk memberikan tunjangan kesejahteraan bagi GTT/PTT di SMA/SMK negeri. Sedangkan, untuk GTT/PTT di SMA/SMK swasta,  tidak ada alokasi anggaran. (Hms17/Edy Laks)

Berita Terkait