Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Penyuluhan Hukum Untuk Wujudkan Masyarakat Cerdas Hukum

Rabu, 10 Mei 2017 Sosial

TEMANGGUNG, Kantor Wilayah kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah

mengadakan penyuluhan hukum bertujuan mewujudkan masyarakat cerdas hukum Selasa (

9/5 ) di Home Stay Karang Tumaritis Manding Temanggung . Penyuluhan dibuka oleh asisten

Pemerintahan Suyono dihadiri pejabat dari Kanwil KemenhukHAM Jateng dan pejabat terkait.

Asisten Pemerintahan Suyono dalam sambutannya mengatakan,Kegiatan ini

dilaksanakan sebagai upaya membangun budaya sadar dan cerdas hokum dalam rangka

mengimbangi lajupembangunan substansi dan struktur hukum.Kegiatanini diharapkan dapat

merumuskan peran pendidikan, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat

sadar dan cerdas hokum sejak usia dini. Hal ini berangkat dari pemahaman bersama bahwa

membentuk kesadaran hokum dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang instan sifatnya, tetapi

merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan membutuhkan waktu lama.

“ Kenyataan yang tengah terjadi kini kesadaran hukum di Indonesia khususnya di daerah

semakin menurun, hukum yang telah dibuat hanya sekedar catatan yang dibukukan, tidak

adanya sikap tegas para penegak hokum sendiri menyebabkan pelanggaran hokum semakin

marak., kian akut bahkan membudaya.” Ujarnya

Penyuluhan menghadirkan 3 orang nara sumber, Widya darai Kanwil Kementrian Hukum

dan HAM Jateng mengetengahkan materi bantuan hukum untuk warga miskin yang

mengatakan bahwa pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum

secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan syarat Mengajukan permohonan secara

tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat

mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum. Disamping itu menyerahkan

dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan     melampirkan surat keterangan miskin dari

Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

“ Sedang Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang

harus memenuhi syarat berbadan hukum,terakreditasi,memiliki kantor atau sekretariat yang

tetap, memiliki pengurus; dan memiliki program Bantuan Hukum” tandasnya

Nara sumber Setyawati juga dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng

menyampaikan materi intoleransi yang mengatakan intoleransi adalah suatu kondisi jika suatu

kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesik

menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang

berlandaskan agama, suku, ras, maupun kepentingan golongan lainnya. Kata intoleransi

mencerminkan adanya saling membenci, saling tidak memahami, Iri hati, tidak mau mengalah,

merasa bahwa faham/kelompok mereka paling benar; serta mementingkan kepentingan

golongan. Selain itu kepentingan partai politik di Indonesia, Kepentingan idealisme komunitas

yang memaksakan kehendaknya sendiri.

“ Menjadikan suatu perbedaan sebagai suatu Rahmat yang berasal dari Tuhan sehingga

dapat melengkapi satu sama lain. Perbedaan jika disatukan maka akan memperkuat sendi-sendi

hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan & keamanan Negara” katanya

Nara sumber lain Ivana jaksa peradilan anak kejaksaan negeri Temanggung

memaparkan materi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak mengemukakan,

bahwa yang dimaksud dengan “ anak “ menurut undang- undang nomor No. 35 thn 2014

tentang Perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. anak

adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

.Pasal 2 Diversi berlaku terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun .

Diutarakan , contoh-contoh perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak

sebagai korban, diantaranya adalah : pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35

thn 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak= melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

orang lain semua ancaman hukuman persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah

umur adalah 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, namun bisa ditambah sepertiga

hukuman maksimal apabila dilakukan oleh orang terdekat, anggota keluarga, orang tua, tokoh

agama, tokoh masyarakat, dll

“ Dalam KUHP diatur dalam pasal 292 KUHP pencabulan yang dilakukan sesama

kelamin/sesama jenis dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun. Oleh karena itu diminta

kepadawarga masyarakat diminta taat hukum jangan sampai melakukan pelanggaran

seksualitaskepada anak “ pintanya. ( Hms/ Eedy Laks )

Berita Terkait