Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Kejaksaan Gelar Sosialisasi Jaksa Pengacara Negara

Kamis, 21 Maret 2019 Umum

TEMANGGUNG, Kejaksaan Negeri Temanggung menggelar acara sosialisasi peran Jaksa  selaku pengacara Negara  di loka baktipraja Setda Kabupaten Temanggung Rabu (20-3-2019). Sosialisasi dibuka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Fransisca Juwariyah  diikuti  utusan dari berbagai instansi diantaranya Kemenag, Pengadilan Agama, KPU,  Perbankan, BUMN, BUMD dan unsur terkait.

 

     Kajari Fransisca Juwariyah mengatakan, sosialisasi bertujuan  untuk memperkenalkan fungsi lain jaksa khususnya dalam bidang   perdata dan tata usaha Negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang baik dalam aspek teknis administrativ maupun teknis yuridis. Diutarakan  patut mendapat  perhatian  bidang DATUN bahwa tidak sedikit Lembaga/BUMD menghadapi sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui jalur  litigasi atau non litigasi. Hal demikian merupakan  konsekuensi logis saat pemerintah terikat hubungan hukum atau perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta  baik korporasi maupun orang perorangan.
     Dikemukakan pasca terbitnya  Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui  satuan tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sentral dan urgen dalam mendukung keberhasilan  pembangunan yang dituju. Bidang DATUN dapat memberikan pemecahan masalah atas berbagai problem yang timbul  dalam proses pembangunan melalui kegiatan  penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain bagi instansi atau lembaga maupun masyarakat yang membutuhkannya.
     Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Temanggung Rara Ayu dalam paparannya mengatakan lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.  
     “Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat“ ujarnya.
     Selain penegakan hukum, Jaksa Pengacara Negara juga memiliki tugas memberikan  bantuan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus.(Hms/Edy Laks)

Berita Terkait