Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Suara Merdeka Gelar FGD Masalah Tembakau

Jumat, 22 November 2019 Umum

TEMANGGUNG, Koran  Suara Merdeka  menyelenggarakan Fokus Group Discusion (FGD)  dengan tajuk  Menata Tata Niaga Pertembakauan  di pendopo pengayoman Temanggung. FGD bertujuan untuk mencari solusi dan formula terbaik berkait dengan masalah tata kelola perdagangan tembakau.

            FGD menghadirkan  sejumlah nara sumber diantaranya Bupati Temangung HM Alkhadziq, Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI ) Provinsi Jawa Tengah Kholiq Arif dan ketua Asosiasi Petani Temabakau Indonesia (APTI)  Nasional Agus Pramuji.  Sedang perserta terdiri dari unsur birokrasi  pemangku kepentingan pertembakauan, perwakilan petani dan unsure terkait lainnya dari Kabupaten/Kota se eks Karisidenan Kedu.

            Bupati Temanggung  HM Al Khadziq dalam paparannya  mengatakan budidaya tembakau menjadi salah satu pilar perekonomian daerah Kabupaten Temanggung  karena memberikan  dampak bagi pergerakan perekonomian daerah. Selain itu juga menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan sebagian besar petani.
            Setiap tahunnya  rata-rata  luas penanaman tembakau  diatas 10.000 hektar bahkan pada  masa keemasannya pernah mencapai luas 20.000 hektar. Arela penanaman tembakau  tersebar di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Prahu dan areal persawahan. Menurut Bupati, permasalahan  yang dihadapi  pertembakauan merupakan masalah klasik yang terus terjadi  yakni permasalahan pada budidaya dan  mekanisme pasar. Permasalahan budidaya lanjutnya,  ditandai dengan meningkatnya biaya usaha untuk pengadaan pupuk kandang  karena kemerosotan  daya dukung lahan. Sedang permasahan mekanisme pasar berkaitan dengan lemahnya  posisi tawar petani  sebagai produsen bahan baku,  dihadapkan pada mekanisme pasar monopsoni. Dengan demikian  permasalahan quota pembelian, standar mutu dan harga menjadi domain pihak pembeli  yakni perwakilan pabrik rokok.
             Sedang ketua HKTI Provinsi Jawa Tengah Kholiq Arif mengatakan  untuk mewujudkan tata niaga  pertembakauan kelola  yang baik  mensaratkan adanya kesamaan persepsi antar berbagai pihak yang terlibat dalam  perdagangan tembakau  yakni  baik petani, pedagang, pabrikan  dan juga keterlibatan birokrasi. Oleh karena itu  harus ada kesamaan pendangan bahwa perdagangan tembakau mesti menguntungkan semua pihak. Berkait hal itu Pemerintah perlu terus mendorong  program intensifikasi dan ekstensifikasi dunia pertanian , sehingga petani lebih berdaya  utamanya petani tembakau  memiliki kekuatan posisi tawar  dengan  pedagang maupun pabrikan.  (Bagian Humas Pemkab Temangung19)

Berita Terkait