Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Temanggung dapat penghargaan WTP lima kali berturut-turut

Senin, 19 Oktober 2020 Pemerintahan

TEMANGGUNG, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendapat piagam dan plakat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019 dari Menteri Keuangan RI.
     Penghargaan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang, Hartana dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Hary Agung Prabowo di Ruang Gajah komplek Kantor Bupati Temanggung, Senin (19/10).
     Hary Agung menyampaikan penghargaan ini merupakan hal yang luar biasa bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
     "Semoga ke depan kita bisa mendapatkan penghargaan lagi sehingga nantinya bisa 10 tahun berturut-turut," katanya.
     Sampai dengan saat ini, Kabupaten Temanggung telah meraih opini WTP sebanyak 8 kali sejak tahun 2012. Kepada semua perangkat daerah disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas capaian dan kontribusinya.
     Ia menyampaikan untuk mempertahankannya harus melakukan upaya agar dapat WTP kembali dengan catatan dalam laporan keuangan daerah tidak ada masalah sama sekali.
     "Seluruh kegiatan, mulai proses perencanaan sampai proses pelaksanaan kegiatan keuangan itu tidak ada masalah, hal itu yang bisa mempertahankan kita untuk WTP selama-lamanya," katanya
     Hartana berharap prestasi yang luar biasa ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.
     "Kami berharap agar ke depan penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat untuk terus mendapatkan opini WTP sampai 10 kali nanti dan seterusnya, karena di Jateng ini hanya sedikit yang dapat 5 dan 10 kali berturut-turut," katanya.
     Ia menuturkan konsekuensi dari WTP ini akan mendapatkan dana insentif daerah, kemudian dituntut untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan lebih bagus lagi.
     "Ada tuntutan untuk mempertahankannya, oleh karena itu salah satu penghargaan yang punya implikasi mendapatkan dana insentif daerah yang diserahkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan," katanya.
     Ia menuturkan indikasi daerah untuk mendapatkan penghargaan tersebut, yakni laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan tidak ada yang salah dalam penyajiannyaï¼�Sistem pengawasan internal (SPI) yang kuat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran.(Hms20)

Berita Terkait